Menganalisis Bahasa Jurnalistik

PM Thailand Janji Pemilu Paling Lambat Dihelat Februari 2019

Marcheilla Ariesta  - Selasa, 27 Feb 2018 17:36 WIB

Bangkok: Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan pemilihan umum yang telah dijanjikannya akan berlangsung paling lama pada Februari 2019. Dia mengatakan ini adalah penundaan terakhir untuk meredakan amarah dan kritik pada pemerintah.

Penundaan pemilu sudah beberapa kali dilakukan sejak 2014 silam. Tanggal terakhir ditetapkan pada November mendatang, namun legisatif yang ditunjuk militer mengubah undang-undang pemilihan.

"Sekarang saya akan menjawab dengan jelas, pemilihan umum akan berlangsung paling lambat Februari 2019," katanya, seperti dilansir dari laman Channel News Asia, Selasa 27 Februari 2018.

Ratusan orang berbondong-bondong ke Bangkok dalam beberapa pekan terakhir untuk mendesak pemerintah militer tidak menunda pemungutan suara. Mantan Wakil Perdana Menteri Thailand Phongthep Thepkanjana mengatakan penundaan berulang kali telah menghancurkan kepercayaan masyarakat AS padanya.

"Saya pikir banyak orang Thailand, seperti saya, tidak lagi memberi banyak kepercayaan pada apa yang dikatakan perdana menteri kita. Keterlambatan tersebut adalah gejala bahwa mereka tidak mau melepas kekuasaan," katanya.

Selain itu, kritik lain mengatakan Prayuth ingin menunda pemungutan suara untuk memastikan militer memiliki peran kunci dalam kehidupan politik Negeri Gajah Putih

Sumber : http://internasional.metrotvnews.com/

Hasil Analisis :

1. Penggunaan kata 'dihelat' pada judul berita bukanlah bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Dalam KBBI, helat berarti tipu daya, sedangkan yang dimaksud penulis bukanlah itu. Sebaiknya kata 'dihelat' diganti dengan kata 'dilaksanakan' agar lebih mudah dipahami.
2. Kalimat yang membuang-buang kata:

• Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan pemilihan umum yang telah dijanjikannya akan berlangsung paling lama pada Februari 2019.

[Perbaikan : Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha mengatakan pemilihan umum yang telah dijanjikannya akan berlangsung paling lama Februari 2019.]

• Tanggal terakhir ditetapkan pada November mendatang, namun legisatif yang ditunjuk militer mengubah undang-undang pemilihan.

[Perbaikan : Terakhir ditetapkan November 2018, namun legislatif yang ditunjuk militer mengubah undang-undang pemilihan]